AKREDITASI KLINIK PRATAMA (FKTP)

AKreditasi FKTP

Kenapa perlu Klinik Pratama di akreditasi

Klinik Pratama di akreditasi untuk mewujudkan  Akses Pelayanan Kesehatan  Dasar yang  berkualitas Bagi  Masyarakat.

Tujuannya

  1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
  2. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya,
  3. Meningkatkan kinerja Klinik Pratama,
  4. Memperbaiki tatakelola manajemen dan klinis
  5. Menciptakan budaya mutu dan keselamatan yang berfokus pada perbaikan terus menerus (continuous quality improvement)
  6. Mendapatkan kepercayaan dan pengakuan publik
  7. Negosiasi untuk pembayaran sistem kapitasi berbasis dan kualitas layanan

 

DASAR HUKUM

  • Permenkes No. 71 tahun 2013 dan Permenkes 99  tahun 2015 tentang Pelayanan  Kesehatan pada JKN : Pasal 6 ayat 2:  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus  
  • Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik : Pasal 38: Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi  paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi
  • Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg Akreditasi  Puskesmas, Klinik Pratama,  Tempat Praktik Mandiri  Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat 1: Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib  terakreditasi
  • Permenkes No. 99/2015: Revisi Permenkes 71/2013: Pelayanan Kesehatan Pada JKN, masa transisi persyaratan Akreditasi FKTP : 7 Tahun. 1 Januari 2022 FKTP yang bekerjasama  dengan BPJS Kesehatan  Harus Terakreditasi

 

Pelaksana

  1. Survei akreditasi FKTP/Klinik Pratama adalah proses penilaian eksternal dilakukan oleh  tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga indepen
  2. Survei menggunakan standar akreditasi FKTP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
  3. Tim Surveior Akreditasi Klinik Pratama dua orang , satu orang surveior bidang administrasi dan manajemen; yaitu surveior yang bertugas sebagai ketua tim merangkap anggota yang menilai Bab I dan IV dari Standar Akreditasi Klinik Pratama. Satu orang surveior bidang upaya kesehatan perorangan yaitu anggota tim yang menilai Bab II dan III dari Standar Akreditasi Klinik Pratama.

 

MEKANISME AKREDITASI KLINIK pratama

  1. Permohonan akreditasi diajukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan permohonan survei kepada Komisi Akreditasi FKTP atau lembaga independen akreditasi FKTP.
  2. Melampirkan antara lain profil FKTP, pencapaian kinerja tahun terakhir, kegiatan perbaikan mutu yang sudah dilakukan sesuai dengan formulir aplikasi pada lampiran 2, dan hasil self assessment terakhir.

 

Komisi Akreditasi FKTP atau lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP akan menugaskan Koordinator Surveior untuk merencanakan survei akreditasi, menetapkan jadual survei, dan menugaskan tim surveior untuk melakukan survei akreditasi.

 

Penetapan Keputusan Akreditasi Klinik Pratama :

  1. Tidak terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I < 75 %, Bab II, III < 60 %, Bab IV < 40 %
  2. Terakreditasi dasar: Bab I ≥ 75 %, Bab II, III ≥ 60 %, Bab IV ≥ 40 %
  3. Terakreditasi madya: Bab I, II, III ≥ 75 %, Bab IV ≥ 60 %,
  4. Terakreditasi paripurna: jika semua Bab ≥80 %

 

Instrumen

Permenkes No  46 Tahun  2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

 

Hubungi kami untuk mengembangkan klinik Anda dengan manajemen terstruktur.