TERHINDAR DARI PEMBELIAN OBAT/VAKSIN PALSU SNARS ED1.1 STANDAR TKRS 7.1

Imunisasi

Beberapa waktu yang lalu Indonesia digemparkan dengan beredarnya vaksin palsu, bermula dari pengungkapan polisi mengenai peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas kesehatan. Temuan Polisi tersebut  membuat masyarakat gelisah dan  mendesak dipublikasikannya daftar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang menggunakan vaksin oplosan.  

Vaksin virus corona (Covid-19) akan diberikan dua kali kepada setiap individu di Indonesia, jika penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksin corona  270 juta jiwa, maka vaksin yang harus diproduksi minimal  dua kali lipat.

Mencegah Rumah sakit mendapat vaksin yang berasal dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi SNARS ED1.1  STANDAR TKRS  7.1. Menyebutkan Direktur RS menelusuri dan menggunakan data dan informasi tentang rantai distribusi obat,  dan perbekalan farmasi yang aman untuk melindungi pasien dan staf dari produk yang berasal dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi atau cacat.

Khusus untuk pembelian alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko termasuk vaksin, agar memperhatikan alur rantai distribusi yang antara lain meliputi:

  1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
  2. Sura Izin Usaha Perusahaan (SlUP)
  3. NPWP
  4. Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK)
  5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dengan prinsipal dan RS
  6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker Penanggung jawab PBF
  7. Alamat dan denah kantor PBF
  8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal)

 

Apa yang harus dibuat Rumah sakit ?

  1. Membuat Regulasi Pedoman pengelolaan pengadaan alat kesehatan
  2. Daftar identifikasi risiko
    • Rantai distribusi meliputi tahapan:
      1. penyediaan,
      2. penyimpanan,
  • pengiriman obat dan perbekalan farmasi mulai dari pabrik ke distribusi dan akhirnya sampai ke pengguna di RS.